FPI Tuding Pengusaha Underground di Balik Desakan Pembubaran

Jakarta, CNN Indonesia-- Pimpinan Dorongan Hukum Front Pembela Islam( FPI) Sugito Atmo Prawiro menuding terdapat kekokohan modal dari pengelola usaha underground ataupun dasar tanah yang mendesak bubarnya FPI. Sugito menyebut usaha dasar tanah ini merujuk pada bisnis serta konsumsi narkoba, prostitusi, perjudian, sampai intermezo malam yang sepanjang ini berseberangan dengan FPI.

FPI Tuding Pengusaha Underground di Balik Desakan Pembubaran

" Kita memaklumi terdapat banyak kekokohan modal yang mengelola usaha underground serta anti pada kiprah FPI. Kelompok ini jengkel dengan keseriusan kerja FPI yang dikira mengecam bisnis mereka," ucap Sugito lewat penjelasan tertulis, Kamis( 1/ 8).

Sugito tidak menampik banyak pihak yang mau supaya FPI bubar. Terlebih, Presiden Joko Widodo sebagian waktu kemudian pula melaporkan mungkin pemerintah buat tidak memperpanjang izin FPI bagaikan ormas bila mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan pandangan hidup bangsa, ialah Pancasila.

Statment Jokowi itu dinilai kian selaras dengan jargon Pancasila serta NKRI Harga Mati yang sering diserukan massa pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

" Seakan massa Islam di luar itu dikira pendukung khilafah, radikalisme, serta seterusnya. Pasti saja mereka memasukkan FPI di dalamnya," katanya.

Dikala ini pemerintah bagi Sugito tidak susah buat membubarkan ormas sebab terdapat Perppu No 2 tahun 2017 tentang pergantian atas UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang sudah diresmikan jadi UU No 16 Tahun 2017. Dengan ketentuan tersebut, pemerintah dimungkinkan buat membubarkan ormas tanpa lewat proses majelis hukum.

Sugito menuturkan pembubaran bisa dimaknai kalau Departemen Dalam Negara mencabut pesan penjelasan terdaftar serta Departemen Hukum serta HAM mencabut ataupun membekukan tubuh hukum ormas tanpa proses peradilan sebagaimana diartikan UU No 16 Tahun 2017.

Tetapi, Sugito menegaskan kalau buat hingga kepada tingkat beleid itu, wajib bisa dibuktikan lebih dulu kalau ormas tersebut mempunyai pandangan hidup tidak hanya Pancasila serta teruji mengusik kedisiplinan universal serta keamanan negeri.

Ia berkata permasalahan FPI berbeda dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia ataupun Hizbut Tahrir Indonesia.

" Dalam konteks FPI, alibi yuridis apa yang dipergunakan buat membubarkan FPI? Persoalan yang mengemuka setelah itu merupakan dari mana datangnya desakan keras buat membubarkan FPI, sebagaimana HTI sebagian waktu kemudian? 2 persoalan inilah yang belum terjawab," ucap Sugito.

Kenyataannya, kata Sugito, FPI cuma butuh memenuhi beberapa ketentuan perpanjangan usai masa berlaku izinnya habis pada 20 Juni kemudian. Terlebih, secara yuridis, sudah terdapat vonis MK No 82/ PUU- XI/ 2013.

Sugito mengatakan dalam vonis itu MK melaporkan negeri tidak bisa melaporkan sesuatu ormas bagaikan organisasi terlarang serta tidak bisa melarang ormas melaksanakan aktivitas, sejauh tidak melanggar kedisiplinan universal serta melawan hukum.

" Dari mari jelas FPI tidak butuh mendaftarkan izinnya, terlebih bila pemerintah tidak memperpanjang izin sebagaimana pernyatan Jokowi. FPI bagaikan ormas senantiasa dapat melaksanakan kegiatannya," ucap Sugito.

Terpaut Rizieq Shihab

Baginya, desakan untuk FPI buat bubar tidak berbeda jauh dengan keadaan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang saat ini masih terletak di Arab Saudi. Dia memperhitungkan pemerintah terencana membuat keadaan FPI serta Rizieq terus menjadi terpinggirkan sebab menolak mengakui kemenangan Jokowi.

" Seluruh itu menguatkan kepercayaan kalau desakan pembubaran FPI semata terpaut alibi politis. HRS serta FPI instan dikondisikan buat dipinggirkan," tuturnya.

Keadaan dipinggirkan ini, lanjut Sugito, kian jelas nampak sebab FPI sepanjang ini diketahui bagaikan penopang massa politik pendukung Prabowo- Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

" Suasana ini yang seakan membuat mereka menemukan angin buat menyerukan pembubaran FPI dengan alibi dalam anggaran dasar FPI mau mempraktikkan syariat Islam di dasar naungan khilafah," jelasnya.

Dia memohon supaya pemerintah bisa mengkaji lebih lanjut keberadaan FPI, alih- alih membubarkan ormas Islam tersebut. Baginya, bila pemerintah membubarkan cuma sebab alibi tidak suka perihal itu hendak mempengaruhi pada mutu demokrasi di Indonesia.

" Bila dicoba cuma atas dasar tidak suka hendak berakibat pada pemasungan hak sipil konstitusional masyarakat negeri. Ini pula hendak merendahkan mutu demokrasi akibat kebebasan warga buat berserikat serta berkumpul sudah terpasung," ucap Sugito.

Pemerintah sendiri hingga dikala ini belum memperpanjang Pesan Penjelasan Terdaftar( SKT) Ormas FPI. Tetapi Istana Kepresidenan membantah berikan perlakuan diskriminatif terhadap FPI.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani berkata tiap ormas tercantum FPI harus penuhi sebagian persyaratan buat mendaftarkan diri ataupun memperpanjang SKT bagaikan Ormas.

Ketentuan yang mesti dipadati di antara lain merupakan saran dari Departemen Agama buat Ormas keagamaan dan pesan statment tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

" Terpaut 2 perihal tersebut, aku rasa publik dapat memperhitungkan, apakah ormas tersebut( FPI) mempraktikkan strategi dakwah yang santun ataupun malah yang provokatif, apakah ormas tersebut sejalan dengan nilai- nilai Pancasila," tutur Dani.

" Sehingga dapat dinilai layakkah ormas tersebut memperoleh saran dari Departemen Agama dan apakah dalam prakteknya ormas tersebut mempunyai afiliasi dengan partai politik ataupun tidak," katanya melanjutkan.