Rekonsiliasi Politik Tingkat Tinggi ala Gus Dur

Langkah pemulihan keamanan serta persaudaraan ataupun rekonsiliasi antar- anak bangsa secara kilat dicoba oleh Presiden Abdurrahman Wahid( Gus Dur) di tengah mengalami pemakzulan( impeachment) dirinya oleh Parlemen, ialah DPR serta MPR. Dewan Perwakilan Rakyat kala itu dipandu oleh Akbar Tandjung serta Majelis Permusyawaratan Rakyat diketuai oleh Amien Rais.

Rekonsiliasi Politik Tingkat Tinggi ala Gus Dur

Sampai dikala ini, secara hukum serta konstitusional Gus Dur tidak sempat teruji melaksanakan pelanggaran yang dituduhkan. Baik skandal Buloggate serta Bruneigate. Suasana konflik yang menimbulkan Gus Dur berhadapan dengan DPR serta MPR yakni lebih kepada proses pemecatan serta penaikan beberapa pejabat negeri, semacam menteri serta kapolri. Apalagi alibi terakhir dapat dikatakan bagaikan faktor kian runcingnya konflik Gus Dur dengan Parlemen.

Terancam dilengserkan parlemen, beberapa pendaftar pasukan pembela Presiden Abdurrahman Wahid di Pos Komando di bermacam wilayah di Indonesia terus menjadi meningkat. Mereka menamakan dirinya bagaikan pasukan berani mati. Tetapi, Gus Dur mengaku dirinya tidak butuh berbuat apa juga atas program berani mati membela wujud Presiden itu. Alasannya, ia menyangka aksi pendukungnya sepanjang ini tidak sempat anarkis.

Keluhan dari masyarakat NU makin memuncak tatkala merambah tahun 2001. Kompas pada 22 April 2001 menyebut kalau pada bulan April 2001 telah ada dekat 300. 000 barisan massa Nahdliyin yang siap memberangkatkan diri ke Jakarta. Tetapi, Gus Dur menahan mereka buat kepentingan bangsa yang lebih luas. Dia tidak ingin tidak ingin terjalin pertumpahan darah serta perang kerabat sesama anakbangsa.

“ Setinggi apa sih jabatan presiden itu sehingga wajib memunculkan pertumpahan darah?” ungkap Gus Dur menarangkan proses rekonsiliasi yang dikerjakannya buat para pendukungnya.

Kala itu, suasana politik di akhir masa jabatan Gus Dur bagaikan Presiden ke- 4 Republik Indonesia memanglah sangat panas. Barisan loyalis Gur Dur pernah maju serta mengepung gedung MPR/ DPR di Senayan, Jakarta. Kemarahan massa makin memuncak tatkala manuver politik para elit di parlemen menciptakan percepatan Persidangan Istimewa( Sang) MPR dari bertepatan pada 1 Agustus 2001 jadi 23 Juli.

Barisan pembela Gus Dur secara tegas mendeklarasikan diri bagaikan pasukan berani mati kala mendengar berita dia hendak dilengserkan. Semenjak pertengahan tahun 2000, Gus Dur memanglah telah diketahui mempunyai basis pendukung setia dari golongan komunitas Islam. Sang MPR pada 23 Juli memanglah setelah itu memutuskan Gus Dur turun dari jabatannya bagaikan presiden.

Mengerti kalau kemampuan terbentuknya kericuhan sangat besar, Gus Dur memilah buat menjawab suasana tersebut dengan santai. Cendekiawan Nahdlatul Ulama( NU) itu apalagi masih pernah bercanda tentang celana pendek yang dia kenakan di malam pemakzulannya.

Saat sebelum pemakzulan, Gus Dur yang menyadari gejolak amarah para santri buru- buru melarang mereka turun buat menggelar aksi keluhan atas nama pasukan rela mati. Dia pernah berkelana membagikan wejangan kepada segenap ulama serta para santri di beberapa pondok pesantren.

Dilaporkan Kompas pada 10 Juni 2001, dalam pertemuan dengan beberapa ulama memeringati 100 Tahun Berdirinya Pondok Pesantren Futtuhiyah di Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Gus Dur berpesan supaya ulama tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat Muslim.

Bagi ia, ulama sepatutnya tidak boleh sangat larut dalam politik. Dengan tegas, Gus Dur memohon ulama, kiai, serta santri di area NU buat tidak berangkat berunjuk rasa serta membuat kegaduhan di Jakarta. Kebalikannya, dia memohon supaya segenap pendukungnya senantiasa meyakini kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan perkara politik.

" Sesama orang Islam itu bersaudara. Realitas ini wajib dimengerti kalau aksi kekerasan tidak menuntaskan perkara. Bila banyak masyarakat NU ke Jakarta, setelah itu membuat gegeran malah hendak menaikkan keributan di Jakarta," ucap Gus Dur dilansir NU Online dari Tirto.

Pada peluang yang sama, Gus Dur pula berujar kalau dirinya masih dapat menanggulangi perkara di bunda kota secara diplomatis. Pimpinan Universal Tanfidziyah PBNU( 1984- 1999) itu pula menegaskan berartinya solidaritas umat Muslim dalam tradisi pondok pesantren.

" Terdapat beda antara keras serta tegas. Ibarat pepatah nenek moyang, tumbuhan besar wajib berani menentang angin yang bertiup keras. Nanti jika aku tidak lagi mampu menanggulangi perkara itu, aku kan dapat bengok- bengok( teriak memohon tolong) sama ulama. Ke mana lagi jika tidak memohon tolong ke ulama, itu kan pula tradisi orang pondok pesantren," lanjut Gus Dur.

Gus Dur menyadari kalau pusaran konflik terletak di hadapannya serta mengelilinginya. Bagaikan subjek yang terdapat dalam pusat konflik, tidak lain serta tidak bukan Gus Dur sendirilah yang jadi pemecahan utama peredam konflik tersebut. Dia secara bijak memilah meletakkan jabatan presiden buat kepentingan persatuan bangsa walaupun secara hukum serta konstitusi tidak teruji melaksanakan pelanggaran- pelanggaran yang dituduhkan.

Gus Dur menegaskan kalau yang dikerjakannya merupakan suatu yang normal serta biasa- biasa saja. Pemikiran kebalikannya tiba dari beberapa tokoh kalau apa yang dicoba oleh Gus Dur ialah rekonsiliasi tingkatan besar. Perihal itu ialah teladan yang berarti dalam kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia dalam tiap mengalami konflik politik yang mengaitkan rakyat banyak. Sebab, yang lebih berarti dari politik merupakan kemanusiaan!